Saturday, 4 November 2006



Pilkada Banten

Daerah Perbatasan Rawan Mobilisasi Penduduk


Jakarta, Kompas - Para penduduk di beberapa wilayah di Provinsi Banten yang berbatasan dengan daerah lain bisa digunakan oleh kandidat untuk dimobilisasi menjadi pemilih dalam pilkada Banten. Mereka punya kesamaan budaya sehingga sulit dibedakan apakah mereka penduduk Banten atau wilayah lain.


Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Lukman Budiman Tadjo, Sabtu (4/11), mengatakan, titik rawan itu berada di daerah perbatasan Pamulang (Tangerang) dengan Cinere (Depok), daerah Kecamatan Parung Panjang (Bogor) dan Maja (Lebak) dengan Tiga Raksa (Tangerang), serta daerah di sekitar Kecamatan Cianten Cibadak (Sukabumi) dengan Cibeber (Kabupaten Lebak).


Wilayah Pamulang dan Tiga Raksa, menurut Lukman, merupakan daerah yang padat penduduknya dan dalam keseharian memiliki budaya yang sama dengan wilayah tetangga sehingga kadang mengaburkan administrasi. JPPR melihat wilayah ini mudah dimobilisasi. Misalnya, penduduk yang baru enam bulan tinggal bisa didaftarkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena mereka saling mengenal.


Sementara itu, wilayah Halimun, kata Lukman, tepatnya di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, merupakan daerah yang sangat sulit diakses sehingga tingkat pengawasan terhadap mobilisasi cenderung lebih longgar. Karena itulah, ujar Lukman, sosialisasi daftar pemilih sementara (DPS) dan DPT menjadi penting. "Kalau bisa, jangan hanya diumumkan di kelurahan, tetapi juga di ruang-ruang kultural masyarakat seperti tempat ibadah atau pos kamling," katanya.


Selain itu, juga perlu aturan yang tegas di seluruh wilayah jika sampai hari H pemungutan suara ada warga yang belum mendapatkan kartu pemilih. Hal ini, ujar Lukman, untuk menghindari gerakan warga yang tidak dikenal yang mencoba ikut mencoblos. "Apalagi JPPR menemukan kebijakan berbeda-beda di tingkat desa/kelurahan (PPS) dalam menyikapi persoalan warga yang belum terdaftar," katanya


Monday, 28 August 2006

Paket Irwandi-Nazar Dideklarasikan

Serambi Indonesia
Senin, 28 Agustus, 2006BANDA ACEH:
Pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang maju dalam bursa Pilkada melalui jalur independen, Minggu (27/8) kemarin, mendeklarasikan keikutsertaan mereka sebagai calon gubernur/wakil gubernur (Cagub/Cawagub) dalam arena Pilkada NAD, yang dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Desember 2006. Pasangan Irwandi-M Nazar ialah paket Cagub/Cawagub NAD yang dideklarasikan setelah pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah (PPP), Ibrahim Hasyim-Cut Idawani (Independen), Azwar Abubakar-M Nasir Djamil (koalisi PAN-PKS), dan pasangan Ghazali Abbas Adan-Shalahuddin Alfata yang mendeklarasikan tekadnya melalui jalur independen, pada Kamis (17/8) lalu.
Pasangan Irwandi-Nazar, seperti dalam keterangan pers yang disampaikan Juru Bicara Komisi Peralihan Aceh (KPA), Sabtu (26/8) lalu di Kantor KPA, merupakan calon di jalur independen yang mendapat restu dan dukungan penuh dari GAM dan seluruh komponennya. Deklarasi pasangan Irwandi-M Nazar berlangsung di halaman Kantor Komisi Peralihan Aceh (KPA), Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu kemarin, dihadiri sejumlah mantan panglima GAM, panglima muda, mantan gubernur, wakil gubernur GAM dari beberapa wilayah, kalangan ulama serta beberapa anggota majelis GAM seperti Amni bin Ahmad Marzuki dan Tgk Muksalmina. Sementara Ketua KPA, Muzakir Manaf tidak terlihat dalam deklarasi tersebut. Selain dihadiri berbagai unsur di tubuh GAM, dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua DPRD NAD, Sayed Fuad Zakaria, Sulaiman Abda dan terlihat juga pasangan Tamlicha Ali-Mukhlis Muchtar yang turut serta meramaikan bursa Pilkada hasil koalisi Partai Demokarat dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Selain para kandidat calon yang akan bertarung di Pilkada nanti, pada deklarasi pasangan Irwandi-Nazar, kemarin, terlihat pula Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Drs T Saiful Ahmad B.Mu.E dan T Rayuan Sukma, Wakadispora NAD. Naskah deklarasi pasangan Irwandi-Nazar dibacakan langsung oleh Juru Bicara KPA, Sofyan Dawood yang naik ke panggung bersama sejumlah petinggi dan mantan panglima GAM.
Dalam naskah yang dibacakan Sofyan Dawood tersebut, dikatakan bahwa setelah melihat dan mendengar aspirasi rakyat Aceh, serta dorongan dari berbagai pihak yang setuju dengan perdamaian, maka rakyat Aceh menghendaki personil GAM dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) untuk maju di Pilkada. “Kami mendeklarasikan secara resmi bahwa Drh Irwandi Yusuf MSc dari GAM dan Muhammad Nazar dari SIRA sebagai calon kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh yang ikut secara independen,” kata Sofyan Dawood membacakan naskah deklarasi tersebut yang disambut tepuk tangan meriah tamu undangan yang didominasi para mantan TNA, panglima, dan mantan gubernur GAM. Naskah deklarasi tersebut juga disetujui oleh anggota Majelis GAM dan sedikitnya sepuluh ketua KPA berbagai wilayah. Pasangan Irwandi-Nazar tersebut dalam deklarasi kemarin secara resmi diberi nama Pasangan Perjuangan dan Perdamaian. Direstui petinggi GAMSementara itu, selain mendapat restu dan dukungan penuh dari para petinggi GAM seperti disampaikan Sofyan Dawood sebelum pembacaan naskah deklarasi tersebut, dalam pernyataan resmi yang dibagikan kepada wartawan, Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah atas nama pribadi mendukung sepenuhnya pasangan Irwandi-Nazar yang akan bertarung dalam Pilkada mendatang.
Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Bakhtiar Abdullah itu disebutkan, meski dalam rapat Sigom Donya secara organisasi GAM tidak ikut Pilkada, tetapi mempersilakan anggota GAM untuk maju di Pilkada. “Saya yakin bahwa kedua calon ini mampu berjuang, demi kepentingan masa depan Aceh dalam proses demokrasi,” kata Bakhtiar seperti tertulis dalam surat pernyataannya. Dalam sambutannya pada acara deklarasi tersebut, Irwandi Yusuf berbicara panjang lebar soal pembangunan Aceh ke depan. Hal-hal yang disinggung Irwandi diantaranya soal pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sumber daya alam Aceh, serta adat istiadat Aceh dan Agama. Setelah orasi politik yang disampaikan Irwandi, Muhammad Nazar juga berkesempatan memberikan orasi politiknya seputar perdamaian dan keadilan di Aceh. Pendeklarasian pasangan Irwandi-Nazar, Minggu kemarin seperti diperkirakan berbagai kalangan, dipastikan akan membawa perubahan besar dalam perebutan suara di kalangan simpatisan GAM. Lebih dari itu, secara resmi pihak KPA dalam konferesni pers, Sabtu (26/8) lalu mengharapkan seluruh mantan anggota GAM untuk memberikan dukungan penuh terhadap Irwandi-Nazar. Namun, kehadiran Hasbi Abdullah sebagai tokoh GAM yang digandeng Ahmad Humam Hamid yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap mempunyai pengaruh kuat, terutama di kalangan GAM generasi tua. Hasbi Abdullah sendiri ialah adik dari tokoh GAM yang bermukim di Swedia, Zaini Abdullah. Pasangan lain yang juga memiliki peluang memperoleh suara dari simpatisan GAM adalah, Ghazali Abbas Adan-Shalahuddin Alfata yang sudah mendeklarasikan tekadnya untuk maju melalui jalur independen, Kamis (17/8) lalu. Pasangan calon ini pun kemungkinan mendapat dukungan dari simpatisan GAM sangat beralasan. Karena Ghazali Abbas dan Shalahuddin termasuk orang yang dekat dengan kalangan GAM.
JPPR siap fasilitasi kandidat GAM
Sementara itu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Minggu (27/8) menyatakan kesiapannya memfasilitasi calon kandidat dari GAM guna mensosialisasikan progran-programnya. Disebutkan Rini, Juru Bicara JPPR, pihaknya akan mengundang kandidat pasangan Irwandi-Nazar yang didukung penuh oleh GAM dan calon independen lainnya serta calon yang diusung partai politik dalam acara debat kandidat. Penanggung jawab debat kandidat JPPR, Sarwati Sofyan mengatakan, JPPR siap memfasilitasi semua calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada di Aceh dengan menyelenggarakan debat kandidat dan sosialisasi visi dan program para calon. Untuk kegiatan tersebut, JPPR menurut Rini telah menempatkan sebanyak 6.482 relawan di 3.166 gampong yang siap memfasilitasi para calon untuk menyebarkan visi dan programnya kepada masyarakat luas.
Sementara itu, Manager Pemantau JPPR, Lukman Budiman mengatakan tingkat partisipasi masyarakat akan cenderung meningkat, mengingat aneka ragamnya keterwakilan masyarakat dalam Pilkada. Namun, dikatakan Lukman Budiman, hal tersebut bisa saja menjadi bumerang bagi penyelenggara Pilkada, khususnya Komite Independen Pemilihan (KIP) jika persiapannya kurang matang. “Tensi masyarakat akan lebih tinggi lagi jika warga yang mendukung kandidat tertentu tidak terdata dan tidak mencoblos,” katanya. Karenanya, JPPR mengingatkan kepada seluruh warga dan penyelenggara Pilkada di Aceh untuk proaktif memantau dan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pilkada, termasuk pendataan pemilih.

Wednesday, 7 June 2006

SIMBOL AGAMA JADI MEDIA INTIMIDASI



Simbol Agama Jadi Alat Intimidasi Pemilihan Kepala DaerahRabu, 07 Juni 2006 15:13 WIB
TEMPO Interaktif



Jakarta:Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat para calon yang ikut dalam pemilihan kepala daerah sering menggunakan simbol agama untuk mengintimidasi masyarakat calon pemilih. "Bahkan di Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Muna (Sulawesi Tenggara) ada pemuka agama yang membuat fatwa masuk neraka jika masyarakat memilih pasangan calon tertentu," kata Manajer Pemantauan JPPR, Lukman Budiman Tadjo dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pasifik, Rabu siang.

Dari pemantauan JPPR, dia melanjutkan, simbol agama ini dipakai sebagai bentuk lain dari politik uang. Ia mencontohkan sumbangan kepada musholla, membagikan jilbab dan kitab yasin. “Ini terjadi di Asahan, Kendal, dan Jember," ujarnya. Bahkan di beberapa tempat, calon-calon ketahuan membagikan uang kontan Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu kepada para pemilih. Kasus ini terjadi di Sumenep, Muna, Asahan, Sidoarjo, dan Sukabumi. Adung A. Rochman, Koordinator Nasional JPPR menambahkan, simbol agama juga menjadi alat penekan terhadap kepala daerah yang sudah terpilih dan menjabat, seperti yang terjadi di Banyuwangi. "Jika masa yang memakai simbol agama berhasil menggulingkan kepala daerah, maka ini akan dipakai di daerah lain," ujarnya.



Bentuk-bentuk intimidasi lainnya yang sering terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah langsung, Lukman menambahkan, berupa penggunaan kekuasaan dan preman. Dia mencontohkan di Kota Bandar Lampung terjadi intimidasi kepada kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu. Raden Rachmadi

Tuesday, 28 February 2006

DEMOKRASI NIAS






JPPR 28 Februari 2006: 75.000 WARGA TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH DI KABUPATEN NIAS

Proses pelaksanaan pilkada di Nias berlangsung aman dan lancar, masyarakat berdatangan ke TPS-TPS tempat dilangsungkannya pencoblosan, tidak terdapat tanda-tanda adanya mobilisasi dan pengerahan massa secara besar-besaran. Umumnya masyarakat Nias menyadari betul akan haknya sebagai warga negara dalam melaksanakan pemilihan Bupati. Begitu pula pada malam sebelum pencoblosan, masyarakat dan situasi Nias pada umumnya berlangsung aman; hanya terlihat kumpulan massa terkonsentrasi pada sekretariat team sukses para calon Bupati Nias.Temuan JPPRDari monitoring yang dilakukan JPPR, ditemukan berbagai persoalan terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi warga dalam Pilkada. Di 27 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, JPPR menemukan sebanyak 3.416 warga (30,18%) dari 11.318 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, di TPS 01 Desa Mudik kecamatan Gunung Sitoli, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 425 orang yang menggunakan hak pilihnya hanya 262 orang (61%); sedangkan di TPS 02 Kelurahan Sombo kecamatan Gunung Sitoli dari 435 Pemilih yang terdaftar dalam DPT, yang menggunakan hak pilihnya hanya 247 orang (56%). “Dalam pemantauan JPPR, sebanyak 75.000 warga atau sekitar 36% dari 204.000 warga yang terdaftar di 699 TPS tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada”, ujar Lukman Budiman. Beberapa sebab warga Nias tidak menggunakan hak pilihnya adalah:

1. Banyak warga yang berpindah tempat tinggal ke kecamatan lain atau ke luar Nias,
2. Sebagian warga ada yang tidak memperoleh kartu pemilih, sehingga merasa enggan untuk datang ke TPS, meskipun nama mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),
3. Sebagian warga juga tidak menerima surat undangan (C6) menghadiri pemungutan suara di TPS. “Bahkan Ketua Panwas Kabupaten Nias Sdr. Hamdan, juga tidak memperoleh surat undangan untuk datang ke TPS”, tegas Lukman Budiman.
4. Warga tidak mau menggunakan hak pilihnya karena bosan, tidak peduli serta tidak menyukai semua calon kandidat yang ada.
5. Warga yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal akibat bencana alam Dalam mengantisipasi warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan tetapi terdaftar dalam DPT ini, KPUD Kabupaten Nias sebetulnya telah mengeluarkan himbauan agar warga tetap melakukan pencoblosan di TPS tempat mereka terdaftar. Namun karena himbauan KPUD tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik, maka banyak warga yang enggan mendatangi tempat pemungutan suara.

Dari temuan tersebut, JPPR menghimbau kepada KPUD-KPUD di seluruh Indonesia agar lebih memberi perhatian dalam mempersiapkan dan menyusun daftar pemilih tetap (DPT), terutama di daerah-daerah paska bencana seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan lain-lain.Tentang JPPRJaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) adalah Jaringan dari 30 organisasi kemasyarakatan di bawah NU dan Muhammadiyah, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Antar Iman dan Kantor berita radio. JPPR didirikan untuk mendorong usaha-usaha penguatan masyarakat melalui pendidikan politik. Saat ini JPPR berkonsentrasi melakukan pemantauan pilkada dan pendidikan pemilih di seluruh Indonesia. JPPR memantau pilkada di kabupaten Nias meliputi 7 Kecamatan, 217 Desa dan menerjunkan 669 relawan.